Salam Presisi di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran: Penguatan Sistem Keamanan dengan Teknologi dan Nilai Sosial

JAKARTA, suarakpk.com – Era pemerintahan Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai lahirnya berbagai kebijakan yang mengedepankan keamanan serta stabilitas nasional dengan pendekatan modern dan akuntabel. Salah satu ikon dari kebijakan keamanan ini adalah “Salam Presisi.” Demikian diungkapkan Pakar Ilmu Komunikasi dan Penggiat Budaya, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH), Dr,H.Andi Budi Sulistyonagoro,SH.,M.Ikom.

Menurut Gus Andi sapaan akrab KPH.Dr,H.Andi Budi Sulistyonagoro,SH.,M.Ikom bahwa konsep ini merujuk pada pendekatan presisi dalam penegakan hukum, yang tidak hanya bersandar pada tindakan represif, tetapi juga mengutamakan keakuratan, ketepatan, dan integrasi teknologi dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

“Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, Salam Presisi mendapat penguatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap tantangan era digital. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keamanan yang holistik dengan mengedepankan kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat, memperkuat peran teknologi, serta menjaga nilai-nilai sosial yang diharapkan dapat mewujudkan rasa aman bagi setiap lapisan Masyarakat,” ujar Ketua Forum Doktor Komunikasi Indonesia. Saat ditemui di rumahnya, Meruya Residence, Meruya Selatan, Jakarta Barat. Kamis (8/11/2024).

Gus Andi menjelaskan, bahwa di era Salam Presisi yang dicanangkan oleh Prabowo-Gibran, teknologi menjadi salah satu komponen utama yang memungkinkan aparat kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

“Integrasi sistem big data, artificial intelligence (AI), dan teknologi facial recognition di berbagai area publik merupakan upaya untuk meminimalisir potensi tindak kejahatan,” jelas mantan Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU).

Dikatakan Gus Andi, bahwa melalui aplikasi-aplikasi yang terhubung langsung dengan pusat kendali, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan tindakan mencurigakan.

“Pemerintah juga berupaya mengembangkan aplikasi khusus yang memudahkan warga untuk mengakses layanan keamanan dengan transparan,” kata Dewan Penasehat DPP Masyarakat Adat Nusantara (MATRA).

Gus Andi mengungkapkan, meski teknologi mendapat perhatian khusus, pendekatan humanis dalam penegakan hukum tetap menjadi fokus utama. Salam Presisi juga bertujuan menjaga relasi sosial antara aparat dan masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal.

“Melalui pendekatan ini, aparat tidak hanya dipandang sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya dengan pembentukan komunitas keamanan berbasis lokal, merupakan salah satu inovasi yang mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kondusif. Program seperti pelatihan keamanan bagi masyarakat dan komunikasi aktif antara polisi dan warga dirancang agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung,” ungkap Sentono dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Diterangkan Gus Andi, bahwa dalam menjaga akuntabilitas, pemerintahan Prabowo-Gibran memastikan bahwa setiap kebijakan dalam Salam Presisi dilaksanakan secara transparan. Transparansi ini diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan wewenang oleh aparat serta memberikan rasa percaya kepada publik.

“Platform digital yang berfungsi untuk mengawasi tindakan dan prosedur aparat telah diluncurkan, sehingga publik dapat turut serta dalam proses pengawasan. Masyarakat juga dapat mengakses informasi secara real-time tentang kasus-kasus kriminal yang sedang dihadapi, memastikan bahwa mereka memiliki informasi yang memadai untuk mendukung upaya keamanan nasional,” terang Sekjend Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia.

Menurut Gusa Andi, bahwa salah satu aspek yang menjadi perhatian besar di era Prabowo-Gibran adalah penerapan Salam Presisi yang selaras dengan nilai sosial dan budaya. Kebijakan ini ditekankan untuk menjaga keamanan yang tetap menghargai nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan di setiap daerah di Indonesia.

“Dengan demikian, penegakan hukum tetap mengedepankan penghormatan terhadap budaya setempat dan meminimalkan risiko gesekan sosial. Melalui pendekatan yang adaptif terhadap kultur masyarakat lokal, program Salam Presisi diharapkan tidak hanya menjadi simbol keamanan, tetapi juga cerminan penghargaan terhadap keragaman bangsa Indonesia,” ucap Ketua Yayasan Forum Indonesia Maju dan Berbudaya.

Gus Andi menegaskan, bahwa Salam Presisi di era pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan paradigma baru dalam kebijakan keamanan nasional yang menitikberatkan pada kolaborasi teknologi modern dan pendekatan humanis.

“Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta nilai-nilai budaya, pemerintah berusaha menciptakan sistem keamanan yang adaptif dan inklusif. Keberhasilan dari Salam Presisi diharapkan tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan, tetapi juga memperkuat rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat,” pungkasnya.