BOYOLALI, suarakpk.com – Adanya dugaan pengerjaan yang asal-asalan dalam Proyek Pembangunan Talud yang terletak di ruas jalan pantaran, Dusun 2, Gladaksari, Ampel, Boyolali, menjadi sorotan Masyarakat.
Bahkan selain diduga Proyek yang dikerjakan secara asal-asalan tersebut, juga dilengkapi dengan papan proyek, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).
Terkait dengan tujuan, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman atau Papan Proyek oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.
Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.
Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.
Sehingga suatu hal yang wajar, bila masyarakat mencurigai proyek dari Dinas PUPR Kabupaten Boyolali yang informasinya menelan angaran cukup besar tersebut tidak transparan, apalagi di bulan politik sekarang ini.
Salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengaku pembangunan talut tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, namun kecurigaan muncul lantaran sumber dana maupun jenis kegiatan dan PT atau CV dari mana yang mengerjakan tidak jelas.
"Kami sebagai masyarakat memiliki hak untuk tahu dalam penggunaan dana yang jelas, apalagi pembangunannya ada di wilayah desa, apalagi di lokasi pembangunan, tidak menunjukkan papan proyek, jadi wajar, warga masyarakat menanyakan asal usul sumberdananya, kok terkesan kayak proyek siluman saja," ungkapnya kepada suarakpk.com. Kamis (03/10/2024).
Diungkapkan warga, bahwa papan nama proyek tersebut harusnya memuat terkait jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan, akan tetapi sayangnya tidak ada.
"Jangan sampai menjadikan banyak pertanyaan akibat tidak adanya informasi yang terbuka, sehingga bisa menimbulkan masalah terhadap penegak hukum,"paparnya.
Sedangkan di lokasi kontruksi terlihat waktu mencampur adukkan dalam satu molen, terlihat pekerja hanya menggunakan setengah sak semen dan tidak ditakar, sedangkan talud yang sudah jadi, terlihat jelas sudah retak dan ballek cor yang terlihat kurang rapi diduga dalam campurannya tidak sesuai standar.
Tim menemui Waluyo selaku kepala tukang untuk mempertanyakan perihal tersebut.
"Kalau masalah papan transportasi ada mas, cuma belum dibawa ke sini, kalau lebih jelasnya sampean hubungi saja pelaksana lapangannya pak Basuki,” ungkapnya.
Saat tim mencoba menghubungi Basuki selaku pelaksana lapangan lewat pesan singkat WhatsApp, akan tetapi pesan tersebut telah dibaca dan Basuki tidak memberi jawaban.
Hingga berita ini di terbitkan tim belum bisa mengkonfirmasi dinas terkait, tunggu investigasi selanjutnya. (Tim/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar