SEMARANG, suarakpk.com. Inspektorat Provinsi Jateng akan menindaklanjuti aduan yang disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPW GNPK) Provinsi Jawa Tengah saat audiensi di Lantai 2 Kantor Inspentorat Provinsi Jawa Tengah.(Kamis, 25/7-2024).
Hal ini sebagaimana disampaikan Pihak Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Anton dalam sambutannya yang berjanji akan menindaklanjuti aduan GNPK Jateng sesuai tugas pokok dan fungsinya,” Ya selama aduan itu masuk ranah pengawasan, maka akan kami tindaklanjuti.sedangkan yang lainnya akan ditindaklanjuti kepada OPD yang lainnya. Bahkan aduan ke inspektorat kebupaten /kota yang sifatnya bukan kewenangan inspektotat jateng akan disampaikan ke inspektorat daerah,” ungkap Anton.
Sementara itu DPW GNPK Jawa Tengah dalam penyampaian beberapa aduannya terkait dugaan kasus-kasus korupsi di Jawa Tengah diantaranya Kasus Bank Jateng, Bantuan Laptop Propinsi Jateng , kasus tambang illegal, dugaan semrawutnya PPDB Jateng, Dugaan adanya pungli perjudian, Bantuan Hibah Propinsi Jateng, Bantuan Keuangan Gubernur Jateng untuk pemerintah Desa se Jateng ,” itu menjadi sorotan kami yang harus dilakukan pembimaan, tapi kalau tidak bisa dibina. Maka bisa dibinasakan , dimasukan penjara. Karena temuan-temuan yang diungkap DPD GNPK Jateng ini merupakan hasil dari investigasi para aktivis GNPK yang berada di Kabupaten /Kota sejawa Tengah,” ujar Didik.
Didik juga berharap pihak Gubernur Jawa Tengah yang diwakili pihak Inspektorat jawa tengah , sebaiknya ada kerjasama yang baik dengan GNPK untuk memberantas korupsi di Jawa Tengah.
Dalam audiensi dengan suasana serius tapi santai (sersan) ini banyak mengungkap beberapa temuan indikasi korupsi dibeberapa kabupaten /Kota se Jawa Tengah, termasuk dugaan korupsi di Kota Semarang yang saat ini masih diendus Komisi Pemberantasan Korupsi,” Sebenarnya masih banyak dugaan korupsi di Kota Semarang yang belum terungkap, seperti proyek jembatan yang panjangnya hanya satu meteran dengan biaya Rp 2 miliaran,” ungkap Aktifis Anti Korupsi Kota Semarang, Syailendra.
Sedangkan menurut Aktifis GNPK lainnya dari Rembang, Agus menyampaikan bahwa hasil temuannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Rembamg diduga ada penyalahgunaan keuangan negara senilai Rp 26 Miliaran, tapi realisasinya yang dibelanjakan hanya senilai Rp 11 Miliaran,” Kami minta inspektorat untuk segera menindaklanjutinya melalui isnspektorat Rembang agar uang negara bisa segera diselamatkan,” ungkapnya.
Senada juga disampaikan Edi Waluyo dari GNPK Tegal Raya yang juga meminta Inspektorat Propinsi Jawa Tengah untuk segera turun ke Tegal, karena dana alokasi khusus (DAK) untuk Dinas Pendidikan di Tegal yang nilainya miliaran rupiah diduga juga dibisniskan,” Saat ini oknum guru ada yang nyambi bisnis, dan terang-terangan menanyakan berapa rabatnya untuk sebuah proyek negara. Ini khan korupsi Pak,” ungkapnya. (TIM/RED).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar