Grobogan,suarakpk.com-
Komisi II DPR RI mengunjungi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.Dalam kunjungannya yang dipimpin Riyanta, SH menghadirkan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Grobogan di Pendopo Kabupaten setempat, Rabu (24/01/2024).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP asal Pati dari Dapil III Jateng tersebut mensinyalir serta mendengar kabar bahwa akhir - akhir ini berkembang informasi yang menguat di tengah masyarakat adanya indikasi kecurangan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 dalam bentuk ketidaknetralan Penyelenggara Negara di beberapa daerah.
"Kami mendengar adanya ketidaknetralan para Penyelenggara Negara bahkan issue ini cukup santer menjelang Pemilu adalah wajar", ucapnya.
Riyanta, SH yang sudah sering blusukan ke desa - desa bahkan daerah terpencil sekalipun di Wilayah Kabupaten Grobogan ini, menyebut untuk TNI, Polri khususnya di Dapil III Jateng, Wilayahnya Nyaleg, hingga saat ini mereka masih merasa aman dan nyaman meski ada issue adanya ketidaknetralan mereka.
Dikesempatan yang sama, Riyanta juga mendengar adanya sejumlah ASN maupun Kades dan Perangkatnya yang mendorong warganya untuk memilih salah satu Caleg tertentu.
"Untuk itu, saya mengingatkan kepada ASN dan Perangkat desa jangan bertindak ceroboh dengan melanggar larangan yang sudah diamanatkan oleh Undang - Undang tentang netralitas ASN. Saya menghimbau kepada ASN dan Perangkat Desa jangan sekali kali melakukan perbuatan semacam itu. Yang lebih penting mari berupaya agar Pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai, sejuk dan riang gembira", tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Grobogan Agung Sutopo menyampaikan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 hingga pada tahapan kampanye dan dilanjutkan pemaparan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Fitri Nita Witanti didepan Anggota Komisi II yakni Riyanta, SH, Paryono, Heru Sujatmoko dan Mohamad Toha.
Hadir dalam acara tersebut, Dirjen Bangda Kemendagri Supriyadi, Deputi KPU, Ketua KPU Jateng, Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, unsur Gakumdu Grobogan, Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Dispendukcapil Grobogan.
Dirjen Bangda Kemendagri menyampaikan hal terkait kesiapan dalam rangka penyusunan regulasi jaminan kesehatan pelaksana Pemilu," melalui BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Kemendagri bersama KPU, Bawaslu dan BPJS telah berdiskusi tentang jaminan sosial bagi para pelaksana di lapangan, sebentar lagi keluar prosedur dan dasar hukumnya," katanya.
Sementara itu, Agung Sutopo Ketua KPU Kabupaten Grobogan menegaskan, kesiapannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan jumlah Pemilih Tetap berjumlah 1.125.968 orang dan 4.567 TPS. Prasarana maupun logistik yang diperlukan sudah siap semuanya, imbuhnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Grobogan Fitri Nita Witanti mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan bersifat pencegahan. Ada sebanyak 3.458 kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Grobogan.
Terkait pelanggaran, Fitri menyebut di Grobogan ditemukan ketidaknetralan ASN ada 2 Kasus, dimana Bawaslu sudah menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasinya ke KASN Pusat di Jakarta,"1 Kasus Pidana Pemilu, dan 3 pelanggaran administrasi yakni adanya laporan masyarakat dengan terlapor KPU yakni APK yang melanggar dan pelaksanaan kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP),"tegas Fitri.
Usai pemaparan dan diskusi di Pendopo Kabupaten Grobogan, rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Riyanta, SH selanjutnya meninjau ke Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Grobogan serta ke Wilayah Kecamatan Kradenan.
( Teguh /Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar