Kunjungan kerja ini dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Turut hadir sejumlah anggota Komisi IV DPR RI di antaranya dari Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, serta Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah. Kedatangan mereka disambut langsung Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP., beserta Kepala OPD Pemkab Batu Bara.
Pada kunker ini, Ditjen Perkebunan Kementan memaparkan program dan pencapaian PSR di seluruh provinsi dari tahun 2017 sampai 2023.
Di kesempatan ini juga, Komisi IV DPR RI, Ditjen Perkebunan Kementan dan Bupati Batu Bara melakukan diskusi bersama masyarakat untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Program PSR sendiri adalah upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tua dan tidak produktif dengan benih unggul yang berkualitas. Melalui program ini para petani sawit akan mendapatkan bantuan Rp 30 juta setiap hektar.
Dalam keterangannya Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut bahwa terdapat kendala-kendala dalam hal sosialisasi. Masyarakat dinilai kurang paham akan program PSR tersebut. Ia meminta kepada dinas perkebunan di daerah untuk lebih aktif menyosialisasikan agar para petani dapat mengikuti program tersebut dengan memenuhi 2 poin persyaratan yang lebih mudah dipahami.
"Dulu ada 21 persyaratan dan sekarang hanya tinggal 2 persyaratan antara lain masalahnya di LHK dan BPN. Dan nanti akan dikoordinasikan agar lebih cepat," jelas Sudin.
Sementara itu Bupati Batu Bara Zahir menyampaikan bahwa program PSR ini belum banyak yang memahami karena petani termakan isu-isu yang mengakibatkan mereka takut untuk mendapatkan dana dari program PSR.
"Tidak hanya sawit yang sudah 25 tahun tetapi sawit yang berumur 7 tahun produksinya masih rendah karena bibitnya tidak baik, itu boleh mendapatkan PSR," ungkap Bupati Zahir.
Secara nasional program PSR tahun 2023 menargetkan 180 ribu hektar lahan perkebunan sawit rakyat akan diremajakan, 500 hektar di antaranya ada di Batu Bara. (Nasly)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar