Demo yang dipimpin Fery Kurniawan selaku koordinator aksi (fhoto) menuding adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap mekanisme pembentukan badan adhock yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhock.
Sebagaimana diketahui, KPU Kabupaten Batu Bara telah mengeluarkan pengumuman nomor 1205/PP 04. 1-Pu/1219/2022 tentang penetapan hasil seleksi calon anggota panitia penyelenggara kecamatan (PPK) untuk pemilihan umum tahun 2024 di Batu Bara, 15 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Muksin Kalid selaku Plh Ketua KPU Kabupaten Batu Bara.
" Berdasarkan pengamatan dari nama-nama yang diumumkan lulus, dimana patut diduga KPU Kabupaten Batu Bara tidak "patuh" terhadap mekanisme pembentukan badan adhoc seperti yang disebutkan diatas," ujar Fery.
Dia juga menyebutkan bahwa kondisi obyektif setelah ditelusuri dari nama-nama yang diluluskan oleh KPU Batu Bara sebagai anggota PPK kecamatan se Kabupaten Batu Bara diduga kuat adalah nama-nama yang telah dipersiapkan sejak lama untuk kepentingan tertentu sekelompok oknum atau golongan tertentu.
" Ini menguatkan kecurigaan atas adanya dugaan telah terjadi kecurangan dengan cara melakukan pengaturan terhadap nama-nama calon anggota PPK, selain itu anggota PPK didominasi penyelenggara yang belum pernah dan/atau minim pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan umum ditingkat kecamatan bahkan ditingkat desa. KPU Batu Baru patut diduga out the track atau keluar jalur dalam menetapkan nama-nama anggota PPK se- Kabupaten Batu Bara," sebut Fery.
Terkait hal diatas, Fery menilai KPU Batu Bara gagal dalam menjalankan peraturan dalam proses rekrutmen anggota PPK tersebut.
"Oleh sebab itu proses pesta demokrasi Pemilu tahun 2024 mendatang di Batu Bara dikhawatirkan akan lebih buruk kualitasnya dari Pemilu 2019 lalu," ucap fery penuh semangat.
Aksi massa KP3 mendapat pengawalan dari puluhan personil Polres Batu Bara dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.
Akhir orasi, KP3 menyatakan 3 sikap untuk ditindaklanjuti. Pertama, meminta semua pihak yang terkait untuk segera mengusut dugaan pengaturan kelulusan anggota PPK se-Kabupaten Batu Bara, karena proses seleksinya diduga terindikasi menyalahi PKPU dan Tidak Profesional.
Kedua, meminta agar hasil seleksi wawancara terhadap 180 calon Anggota PPK dibuka secara transparan kepublik, dan ketiga, meminta KPU Sumatra Utara melakukan Evaluasi terhadap kinerja 5 Komisioner KPU Batu Bara yang dinilai gagal dan lalai dalam menjalankan tugasnya.
Menaggapi aksi KP3, Ketua KPU Batu Bara M. Amin Lubis didampingi Komisioner KPU Batu Bara Al Husain Harahap (fhoto kiri) meminta agar pengunjuk rasa menunjukkan bukti adanya kecurangan pihaknya dalam perekrutan PPK.
(Amy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar