MUNA BARAT, suarakpk.com -
Akhir akhir ini, suasana publik dimeriahkan saling melempar wacana. Disisi lain sorotan muncul soal kerja kerja birokrasi yang dianggap sebuah kebijakan melewati ambang batas sehingga dianggap menyimpang dari aturan yang ada.
Padahal menurut pemerintah bahwa apa yang sudah dijabarkan dalam amanah kerja birokrasi, sudah sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku.
Karena itu, salah seorang warga Muna Barat, Ahmad Abar Karip meminta untuk dihentikan polemik tersebut.
"Saya kira PJ Bupati Muna Barat, tidak dihalangi dalam membangun daerah yang di pimpinnya. Masyarakat Mubar kiranya sadar diri. Tujuan dari pada pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyatnya,"sebutnya.
Ditambahkan, kalau kemudian riak muncul dari sekelompok tertentu, ini juga bagian dari check and balance .
" Pak PJ Bupati juga membuka ruang itu melalui media bahwa beliau butuh di kritik. Baiknya jangan digiring bahwa Muna Barat itu ada kelompok,"ungkapnya.
Sekedar diketahui bahwa di Muna Barat tidak ada kelompok yang kalah dan kelompok menang dalam kompetisi politik. Sehingga sebagian oknum oknum memanfaatkan secara pribadi buat mendapatkan tujuan politiknya.
" Beliau hadir d Mubar untuk mempersatukan masyarakat, membangun daerah dan menata tata kelola birokrasi yang baik. Stop mempropaganda,"jelasnya.
Sebab, masyarakat Muna Barat saat ini sedang baik baik saja. Ini hanya d buat seolah olah gaduh oleh oknum oknum yang punya tujuan tertentu.
"Biarkan masyarakat Mubar berkreasi dengan potensi yang dmiliki. Sungguh miris sesungguhnya karena selalu muncul bayang bayang dari luar.,"ujaranya.
Katanya, Muna Barat saat ini sedang di cipta kondisi oleh oknum oknum yang punya tujuan tertentu baik itu jabatan maupun kepentingan lain.
"Penataan dan pengelolaan yang di ciptakan untuk kemudian bisa mengubah kerangka berfikir pak PJ yang hadir dengan penuh ketulusan dan kepolosan untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Mubar seutuhnya,"pungkasnya. (Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar