MUNA BARAT, suarakpk.com -
"Siapa saja boleh. Selagi dia mampu dan sanggup menjalankan amanah pimpinan dan bekerja menampilkan kemampuan kinerjanya, maka silahkan. Kami berikan kesempatan,"ucap Juru Bicara Bupati Muna Barat, Muhammad Fajar Fariki pagi ini mengutip komentar PJ DR Bahri.
Sebab, kata dia dasar inilah akan sebagai tolok ukur dan bentuk bahan evaluasi terhadap kinerja OPD, PJ Bupati Kabupaten Muna Barat, Dr. Bahri dan Kepala OPD yang tertuang dalam perjanjian kontrak kinerja..
Kata dia, capaian kinerja yang dimasuk dalam kontrak kinerja itu adalah sudah tercantum dalam program APBD tahun 2022.
Kemudian, dalam kontrak tersebut
untuk mengukur kemampuan kinerja kepala OPD yang sudah diperjanjikan lewat kontrak kerja.
Sehingga jikalau dilakukan evaluasi, semuanya jelas. "Tidak ada lagi istilah, enak dan tidak enak. Kalau capai target sesuai capaiannya maka berlanjut. Namun kalau hanya jalan ditempat, maka harus berbesar hati karena masih banyak yang siap,"begitu kata PJ Bupati, jelas Muhammad Fajar Fariki.
Menurut DR Bahri, sebut Jubir bahwa dengan adanya kontrak kinerja itu, dapat memudahkan beliau dalam menata birokrasi kedepan.
Sehingga kalau terjadi reformasi birokrasi, itu semuanya sudah jelas. Karena capaian kinerja menjadi tolok ukur dalam reformasi birokrasi. Bukan karena kedekatan atau spoile sistem seperti yang diisukan saat ini.
" Makanya, pak PJ Bupati berharap bagi seluruh ASN baik pejabat eselon, pejabat administrator, pejabat pengawas dan fungsional serta staf untuk terus meningkatkan kompetensinya, menguasai bidangnya, merubah pola pikir dan budaya kerja, serta melakukan inovasi-inovasi sesuai tupoksinya,"sebutnya.
Sebab, ASN hadir itu bukan untuk dihormati namun untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat..
" Kita harus layani masyarakat bukan kita dilayani masyarakat. Lakukan inovasi dan tingkatkan kompetensi sehingga apa yang tertulis dalam kontak kinerja bisa kita capai,”pungkasnya. (Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar