MUNA BARAT, suarakpk.com -
Segelintir isu menyerebak di lingkup pemerintahan Muna Barat kalau jabatan PJ Bupati itu hanya tiga atau enam bulan saja.
Sehingga dukungan moral dan loyalitas aparatur sipil negara (ASN) itu tidak sepenuhnya ke PJ Bupati Muna Barat, DR Bahri. Karena anggapannya bahwa jabatan PJ Bupati itu hanya lewat saja di Muna Barat.
Isu ini ditepis langsung Juru Bicara Pemkab Muna Barat, Muhammad Fajar Fariki. Kata dia bahwa siapa pun pimpinan di pemerintaham itu sudah selayaknya seluruh ASN taat dan patuh pada aturan ASN yang sudah diberlakukan pada saat ASN tersebut dilantik menjadi pegawai
Demikian pula soal loyalitas. Itu tidak mengenal waktu hari dan siapa pemimpinnya. Disaat seseorang lagi memimpin disuatu daerah, maka sudah itulah yang harus diikuti arah kebijakannya selagi itu masih berdasarkan perundang undangan dan aturan ASN.
"Saya sedikit merefreksi ketika minggu lalu, saat rapat tertutup di hadiri seluruh OPD persiapan HUT Muna Barat yang langsung dipimpin pa bupati, beliau agak marah sedikit tidak seperti biasanya, tensinya meninggi karena ada beberapa proyek terlelang tanpa koordinasi,"sebutnya.
Setelah memanggil pihak ULP sambung mantan kabag Humas Pemkab Muna ini ternyata paket 9 proyek itu di lelang atas arahan seseorang. Ini tentunya salah satu bentuk ke tidakloyalan bawahan terhadap pimpinannya.
"Bersamaan dengan itu pa bupati menyampaikan dalam rapat itu, munculnya isu yang dihembuskan di kalangan pimpinan OPD dan masyarakat bahwa dirinya memimpin di Muna Barat bukan untuk menghitung hari dan bulan memimpin di Muna Barat, tetapi itu adalah perintah dari bapak Presiden RI Joko Widodo melalui Mendagri untuk menjalankan amanah tersebut Jadi jabatan PJ itu bukan untuk dikira kira,"tegas Muhammad Fajar Fariki tersenyum.
Maka dari itu kata Alumni UHO ini beranggapan kalau isu liar iini sengaja dilontarkan agar bisa jadi membuat ASN dan OPD “goyang “.
Padahal yang harus dipahami bahwa
beliau itu mendapat penugasan di Muna Barat atas arahan Presiden Jokowi melalui Mendagri RI Jenderal Tito Karnavian selama 1 tahun sampai 2023 dan berpotensi. sampai 2024 sampai Pilkada serentak serentak selesai untuk memastikan ada blBupati Muna Barat yang devenitif
"isu liar yang berkembang adalah satu skema politik untuk menbangun erosi kepercayaan pada pemerintahan di bawah kendali Dr Bahri.
Dan pada saat yang sama ada suasana ingin membangun ketergantungan pada elit birokrasi sehingga menjadi tidak loyal,"jelasnya.
Padahal, dari berbagai kesempatan PJ Bahri selalu menyampaikan untuk menyatukan langkah bertindak seirama di bawah komando pemerintahan yang syah dan berlegalitas.
Istilahnya, pemerintahan satu komando” dan satu matahari ““. Dan kalau dua matahari itu namanya kiamat.
"Jangan loyal kepada pribadi Bahri tapi loyal pada merah putih, loyal pada aturan dan loyal pada negara dan legalitas pemerintahan,"tutupnya. (Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar