MUNA BARAT, suarakpk.com-
Hadirnya DR Bahri di Muna Barat, bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi itu semua sudah penuh kajian dan kematangan seorang pimpinan dalam menempatkan personilnya di sebuah daerah.
Sebut saja Presiden melalui Mendagri memberi tambahan tugas kepada DR Bahri untuk menjabat di Muna Barat. Kemampuan dan kepiawaiannya selama menjabat sebagai Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kemendagri, itu sudah melalui uji coba kempempinannya.
Sehingga dirinya dipercayakan untuk memimpin Muna Barat demi membangun daerah yang mana dia faham dan tahu akan aturan birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Dan semenjak dilantik menjadi PJ, DR Bahri mulai melirik satu persatu pondasi pemerintahan di Muna Barat. Apa yang harus didahulukan, itulah yang menjadi target DR Bahri dalam membangun Muna Barat selama menjabat sebagai PJ.
Mulai dari kesejahteraan pegawai. Yakni dengan dinaikanya tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang kini sudah disetujui olen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) awal bulan Juli lalu.
Dan menurut PJ, proses pencairan TTP tersebut dicarikan waktu yang tepat sehingga dapat bermanfaatt buat penerimaan. Dan itu memgalami kenaikan 50 persen dari TPP sebelumnya.
Kemudian pembangunan infrastruktur. Dimana yang bakal didahulukan adalah pembangunan perkantoran Bumi Praja Laworoku.
Ini sangatlah penting mengingat motifasi kerja pegawai itu juga terlahir dari keberadaan kantornya. "Saya kira kalau kantornya ideal untuk ditempati kerja, maka etos kerja tetap terjaga,"sebut juru bicara Pemkab Muna Barat, Muhammad Fajar Fariki baru saja
Kemudian soal isu mutasi di lingkup Pemkab Muna Barat. Yang perlu difahami adalah yang pertama dilakukan oleh PJ adalah memgembalikan kesalaham aturan kepegawaian yang awalnya sudah terjadi yakni mutasi tanpa didasari aturan ASN yang baku. Sehingga oleh BKN berharap agar aturan main birokrasi itu disingkronkn dengan aturan BKN soal tata cara kelola pemerinrahan diperihal mutasi atau rotasi pegawai.
"Isu mutasi yang akan terjadii di pemerinrahan Muna Barat, itu sudah melalui kajian dan komunikasi lintas pimpinan..Sehingga oleh pemerintah daerah meminta ijin agar selain dikebalikan aturan main sebetulnya, juga dilakukan rotasi dan mutasi. Saya kira ini penting bagi menunjang kelancaran kerja kerja birokrasi.
"Artinya bahwa, setiap pemimpin memiliki tujuan yang sama yakni untuk kesuksesan dalam membangun sebuah daerah. Dan ini bukan bicara satu kelompok atau kelompok lain, tapi semua semata mata demi daerah,"sebutnya.
Harapan kami adalah kata mantan Kabag Humas Pemkab Muna ini bahwa bagi teman teman, sahabat, ASN dan masyarakat yang mau mengkritik kebijakan pimpinan, itu sah sah saja selagi tidak melewati ambang batas kewajaran.
Misalnya, apa yang bakal dilakukan PJ? Harapannya adalah bagaimana perangkat bawa, birokrasi dan masyarakat sekitar, memberikan dukungan moral.
Apalagi program kerja PJ itu sama sekali tidak ada kepentingan pribadinya, namun semata mata hanya ingin membangun daerah yang sama sama kita cintai ini.
PJ adalah bukan jabatan politik. Jadi setiap saat bisa berganti jikalau pemerintah pusat mengambil kembali dirinya untuk bertugas di Kemendagri.
"Saya kira dengan jabatan Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kemendagri, beliau sudah bisa mengabdikan dirinya buat bangsa ini dan terutama kepada keluarga bersarnya. Makanya dengan hadirnya beliau, saya kira marilah sama sama kita suport. Karena kita tidak tau sampai kapan beliau tetap berada di Muna Barat,"tutupnya. (Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar