MUNA BARAT, suarakpk.com - Kepentingan Strategis Nasional atau Politik Praktis? Inilah yang menjadi pembahasan daerah yang bupatinya telah berakhir masa jabatannya
Apalagi sudah beredar luas nama calon Pj Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) di beberapa media sosial (medsos) sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.
Yakni salah satunya munculnya nama Bahri yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan Anggaran, Kementerian Dalam Negeri.
Menyikapi isu yang beredar dikalangan masyarakat, mantan ketua Himpunan Mahasiswa Napano Kusambi Mubar, Ridwan mengatakan terkait Pj Bupati di Sultra semakin menarik dengan adanya figur dari Kemendagri yang tak lain adalah Direktur Perencanaan Anggaran, Bahri untuk menjadi kandidat Pj di salah satu kabupaten di Sultra.
"Yang perlu difahami bahwa ada tiga kabupaten di Sultra yang masa jabatan bupatinya akan habis pada 22 Mei 2022 mendatang. Namun bukan berarti yang akan mejabat sebagai PJ itu harus maunya pusat dan bukan usulan dari gubernur,"katanya.
Yang menjadi pertanyaan sambungnya, dari tiga kabupaten yang diusulkan Gubernur, hanya Mubar harus diisi dari figur diluar usulan Gubernur?,
"Ada apa ini,"tanya mantan ketua kosma Napano Kusambi ini, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (18/5/2022).
Menjadi pertanyaan mengapa hanya Mubar Pj yang harus diisi diluar usulan Gubernur. Kenapa Kemendagri menggunakan alasan strategis nasional.
"Apakah ini untuk alasan politik praktis?. Karena bila kita melihat kondisi Muna Barat dari sisi program dan kegiatan dimungkinkan tidak ada yang sangat strategis jika disingkronkan dengan program nasional pemerintahan Jokowi saat ini,"ungkapnya.
Karena itu kata dia sangat dimungkinkan Mentri dalam negeri sudah masuk angin jika menunjuk Pj Bupati di Sultra karena alasan staegis nasional.
"Sampai-sampai menolak nama-nama yang diusulkan oleh gubernur. Apalagi yang kami yakini nama yang diusulkan oleh gubernur adalah figur yang lebih tepat menjadi Pj Bupati Mubar, karena Gubernur sangat paham atas nama-nama yang diusulkan lebih paham kondisi Muna Barat,"sebutnya.
Kuat dugaan kalau figur ini merupakan figur pesanan dari elit-elit politik tertentu. Tidak lain untuk kepentingan politik praktis di tahun 2024 nanti.
"Karena iyu kami berharap Mendagri agar memilih seorang Pj berdasarkan usulan dari Gubernur Sultra. Jika nantinya, Kemendagri tidak mengindakan usulan Gubernur, sama saja ada faktor yang seolah melecekan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi perpanjangan pemerintah pusat," pungkasnya. (Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar