Nila Riwut: Pembentukan Provinsi Baru Harus Libatkan Utus Dayak

FOTO IST : Nila Riwut mengatakan rencana pembentukan provinsi baru terkesan buru-buru, dan tidak melibatkan tokoh masyarakat Kalimantan Tengah.

 

PALANGKA RAYA, suarakpk.com – Rencana pemerintah membentuk provinsi baru kian kencang di telinga masyarakat, terlebih lagi dalam pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah tersebut mendapat lampu hijau dari anggota DPRD Provinsi sehingga menuai pro dan kontra.

 

Nila Riwut, anak dari pejuang Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah angkat bica terkait rencana pemekaran Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila tersebut.

 

Menurut Nila Riwut, dalam pemekaran sebuah provinsi yang begitu luas ini harusnya melibatkan Utus Dayak atau masyarakat Kalimantan Tengah, jangan kujuk-kujuk langsung mengajukan pemekaran begitu saja.

 

“Harusnya pemerintah dan DPRD melibatkan masyarakat Kalimantan Tengah, minimal melalui Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Peristiwa ini benar-benar telah menciderai nurani dan harga diri Utus Dayak,” ucap anak dari pejuang Tjilik Riwut ini melalui rilisnya.

 

Di samping itu, lanjutnya, keputusan membentuk provinsi baru di tengah kecamuk Pandemi Covid-19 menunjukkan sikap yang tidak peka terhadap situasi penderitaan rakyat yang seharusnya lebih diprioritaskan dan mendesak.

 

“Jadi saya harapkan pembentukan provinsi baru ini ditijau kembali, yaitu undang tokoh masyarakat terbaik Kalimantan Tengah. Jangan biarkan pejuang hanya jadi penonton dalam pembentukan ini,” sebutnya.

 

Ia menyampaikan, masyarakat di Kalimantan Tengah menganggap pembangunan provinsi ke-17 ini sebagai soal harga diri, kehormatan nasional. Keinginan menyumbangkan bakti nasional, yang tidak dapat diukur dengan nilai rupiah atau benda berharga apapun jua. Modal awal berupa tekad dan semangat serta nyala api Proklamasi 45 yang tak pernah padam.

 

Berdirinya provinsi ke-17 ini diperoleh dari perjuangan, untuk meneruskan perjuangan. Diperoleh dengan tenaga dan cucuran keringat seluruh rakyat di Bumi Tambun Bungai. Perolehan tersebut lalu dilanjutkan dalam bentuk pembangunan dari tiada menjadi ada.

 

Garis penentuan perencanaan pembangunan Kota Palangka Raya diletakkan oleh Ir Soekarno yang saat itu adalah Presiden RI Pertama. Bangunan-bangunan penting seperti rumah kediaman gubernur, kompleks perkampungan pelajar ditentukan atas dasar persetujuan kepala negara. bagian-bagian lainnya ditentukan oleh tingkat Menteri.

 

“Sekalipun demikian, peran serta masyarakat setempat tidak begitu saja ditinggalkan. Contoh konkrit, blue print rumah kediaman gubernur mengalami perubahan setelah menerima masukan dari team daerah yang sengaja dibentuk. Untuk itu, dibentuk Panitia Pembangunan Khusus Palangka Raya yang oleh pemerintah Pusat dianggap diperlukan untuk keselarasan dengan kepribadian daerah,” tuturnya. (nto)