GROBOGAN, suarakpk.com – Kebutuhan Vaksin Covid-19 untuk masyarakat saat ini dari hari ke hari menjadi perhatian serius dari beberapa kalangan. Bila pada awalnya pelaksanaan vaksinasi banyak kalangan yang menolak untuk divaksin karena berbagai alasan, namun berkembangnya waktu kini vaksinasi menjadi kebutuhan penting.
Seperti yang terlihat di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Desa ini sangat kekurangan vaksin, dikarenakan permasalahan warganya yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh perantau di berbagai daerah.
Menurut keterangan Kades Nampu, Ngatmin ketika ditemui Wartawan SUARAKPK di ruang kerjanya, Jum'at (30/07/2021) menuturkan, bahwa mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai buruh perantau dan banyak yang bekerja di sektor jasa konstruksi di berbagai kota bahkan hingga ke luar pulau.
"Masyakarat di sini sekitar 70 persen merantau ke beberapa kota, karena memang peluang kerja di desa sangatlah kurang," tuturnya.
Dikatakan Ngatmin, bahwa yang menjadi masalah adalah, bagi masyarakat perantau saat ini membutuhkan surat keterangan sudah divaksin sebagai syarat melengkapi dokumen perjalanan.
Lebih dari itu, lanjutnya, e-tiketting juga mensyaratkan adanya dokumen sudah divaksin sebagai syarat pemesanan tiket perjalanan.
“Menyikapi permasalahan ini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan,” katanya.
Ngatmin berharap, koordinasi yang telah dilakukan dapat segera direspon dari pihak pemerintah, agar kebutuhan vaksinasi di desanya menjadi perhatian dan dapat sepenuhnya dilayani.
“Disamping vaksinasi sudah menjadi kebutuhan sebagai imunitas tubuh, lebih dari itu, surat tanda bukti telah divaksin sangat dibutuhkan saat ini sebagai pelengkap dokumen pribadi,” ujarnya.
Dijelaskan Ngatmin bahwa, masyarakatnya lebih memilih bekerja merantau, karena minimnya lahan pertanian dan sektor lain kurang produktif. Menurutnya, masyarakat yang bertahan di Desa hanya mengandalkan pertanian lahan tadah hujan dan merambah di sekitar kawasan hutan milik Perum Perhutan.
"Jadi saya sangat prihatin masih banyak warga saya yang seharusnya sudah bisa pergi ke luar daerah untuk bekerja, terpaksa masih bertahan di rumah, sementara perekonomian mereka menggantungkan dari bekerja," pungkasnya. (Hari/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar