FRONTAL ACEH TOLAK TES COVID MASSAL DENGAN RAPID TES

Banda Aceh/suarakpk com- Terkait instruksi gubernur Aceh nomor 10/2020 tentang pelaksanaan Rapidtest massal gratis kepada dinas kesehatan kabupaten/kota kami menilai merupakan kebijakan yang tidak tepat dan menurut kami penggunaan Rapidtest  terkesan sangat dipaksakan  mengingat berkali-kali hasil rapid tes eror.selasa (9/6/2020).

Kesan bahwa ini dipaksakan sangat kentara, yang pertama kita semua tau bahwa tingkat akurasi rapid tes memang sangat rendah dan cenderung membingungkan hal ini terbaca dari beberapa pengalaman hasil yang sudah pernah dites bahwa yang hasil rapid tesnya positif tapi kemudian bertolak belakang dengan hasil tes dengan SWAB, yang ke dua ketidak akuratan ini secara lebih luas berpotensi menimbulkan polemik dan trauma baru di tengah masyarakat yang akhir-akhir ini sudah mulai normal kembali.

Lukman (Jubir Frontal Aceh),mengatakan Kami menilai pemaksaan penggunaan Rapidtest sangat erat kaitannya dengan politik anggaran yang dimainkan oleh pemerintah Aceh yang bisa saja bekerja sama dengan pihak penyedia rapid test itu sendiri, hal ini tidak terlepas buruknya akurasi rapid test yang sudah diketahui secara umum namun pemerintah Aceh sendiri menutup mata dengan hal ini dan tetap memaksakan untuk menggunakannya.

Kekhawatiran kami selanjutnya adalah potensi timbulnya kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat hal ini melihat kondisi di Aceh yang selama ini berada pada zona hijau tentunya keputusan tersebut akan menambah kebingungan ditengah masyarakat, masyarakat justeru nantinya akan menilai kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini meresahkan.

Bahkan yang lebih kita khawatirkan lagi adalah jika nantinya Pemerintah Aceh tetap memaksakan penggunaan rapid tes maka keresahan akan lebih meluas jika ternyata hasil rapid tes yang akurasinya sendiri diragukan menunjukkan bahwa ada angka yang signifikan yang divonis positif, ini pasti akan menimbulkan trauma baru di tengah masyarakat yang sudah mulai bangkit, makanya kita menyarankan jikapun Pemerintah tetap memaksakan untuk melakukan tes covid massal maka kita merekomendasikan agar dilakukan tes SWAB bukan dengan rapid tes.

Selain itu kami menilai ada kemungkinan test ini dilakukan agar status Aceh dalam penangan covid dapat ditingkatkan sehingga alokasi anggaran dapat digunakan, hal ini sangat mungkin, mengingat anggaran yang sudah diplot melalui refocusing anggaran beberapa waktu lalu cukup besar dan belum terserap dengan baik, belum lagi ke depan kita akan menghadapi tahun politik yaitu Pilkada 2022, jadi sangat mungkin ini merupakan bagian dari politik anggaran untuk anggaran politik yang akan sangat merugikan rakyat Aceh karena penggunaan anggaran yang jauh dari kata efesien.

Jadi intinya kita menolak kebijakan pemerintah Aceh yang akan melakukan covid tes massal dengan menggunakan rapid tes, jika memang pemerintah tetap melaksanakan tes secara massal maka kami meminta pemerintah Aceh melakukan dengan Swab test dengan menggandeng pihak-pihak yang relevan seperti Unsyiah. Pungkas Lukman (Jubir Frontal Aceh).