Visa Umrah Ditangguhkan : Pemerintah Diminta Transparan - SUARAKPK

BERITA HARI INI

Home Top Ad


Pelantikan Presiden


 


 

Penghargaan dari Kedubes Maroko


 

28 Februari 2020

Visa Umrah Ditangguhkan : Pemerintah Diminta Transparan




JAKARTA, suarakpk.com – Usai masuk dalam daftar negara yang ditangguhkan visa umrah oleh Arab Saudi, pada Kamis (27/2) lalu, membuat Negara Indonesia mengalami kerugian, demikian disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (28/2).  
Namun demikian, dituturkan Ma’aruf bahwa Indonesia harus menghormati keputusan Arab Saudi.
"Ya, ini karena kebijakan dari negara lain, harus kita hormati. Karena itu semua sekarang ini negara mendapatkan kerugian," kata Ma'ruf.
Tak hanya itu, Ma'ruf menjelaskan banyak negara yang mengalami kerugian serupa Indonesia karena merebaknya virus corona.
"Tentu dampaknya terhadap pengusaha-pengusaha, kepada biro-biro perjalanan, bahkan ada negara yang surplus sekarang minus. Itu karena pengaruh virus corona," kata dia.
Ma’aruf mengaku, bahwa pemerintah terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar jemaah umrah Indonesia tetap diperbolehkan ibadah. Alasan Ma'ruf, belum ada warga di Indonesia yang terjangkit virus corona.
Meski demikian, Ma'ruf menyatakan tak Indonesia tidak mengintervensi kebijakan Saudi menghentikan visa umrah. Ia juga mengaku belum mengetahui hasil negosiasi terkait izin jemaah umrah Indonesia memasuki tanah suci.
"Tentu mereka [KBRI di Arab Saudi] mengusahakan. Tapi seluruhnya itu pada kedaulatan Saudi," kata Ma'ruf.
Sementara, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani meminta pemerintah transparan dalam penanganan virus corona, pemerintah perlu kerja keras, karena harus meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia belum terpapar corona.
Namun pemerintah juga perlu terbuka ke publik mengenai jumlah orang, jika memang ada yang positif terinfeksi virus corona.
"Berapa sih jumlah warga yang terkena virus corona, termasuk yang tidak. Ini kan dilakukan dan harus dijawab oleh pemerintah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/2).
Jika perlu, lanjut Asrul, pemerintah mengadakan konferensi pers setiap hari untuk melakukan klarifikasi. Termasuk jika ada kasus WNA terpapar corona setelah mampir ke Indonesia.
Selain itu, itu menyebut pemerintah harus lebih cermat berkomunikasi dengan masyarakat. Jangan sampai kericuhan di Natuna akibat penolakan tempat observasi virus corona terulang kembali.
"Saya kira DPR sepanjang pemerintah mengelola dengan baik, akan mendukung," tutur Sekjen PPP.
Untuk diketahui, akibat penyebaran virus corona kian melonjak di Timur Tengah, Pemerintah Arab Saudi memutuskan kebijakan bahwa para peziarah tidak bisa mengunjungi Masjid Nabawi, Madinah dan Masjid al Haram, Mekkah untuk sementara waktu. Termasuk jamaah umrah asal Indonesia.
Akibatnya, 1.540 orang dari 2.792 orang jamaah yang batal berangkat umrah dari Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (27/2) kemarin.
Sebagaimana dikabarkan, Virus corona telah menyebar ke hampir 30 negara di dunia. Beberapa negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia telah mengonfirmasi temuan virus corona di negaranya.
Korban meninggal akibat terinfeksi virus corona di seluruh dunia hingga hari ini, Jumat (28/2) mencapai 2.858 orang.
Sebagian besar korban merupakan warga China, khususnya di Wuhan, Provinsi Hubei, yang menjadi pusat penyebaran virus corona.
Sedangkan, Komisi Kesehatan Nasional mengatakan jumlah korban meninggal di China daratan mencapai 2.788 orang. (001/red-sumber:CNNIndonesia).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HUT SUARAKPK Ke 9 (2018)