Ketgam Sosialisasi pembebasan Lahan oleh pihak Pelindo dihalaman kantor Desa Sei Suka Jum'at 24/01/2020.
Batu Bara,suarakpk.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) kembali melakukan sosialisasi pembebasan Lahab untuk pembangunan Pelabuhan HUB fasilitas penunjang Pelabuhan Kuala Tanjung kepada warga Dusun III Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Jum'at 24/01/2020 dihalaman kantor tersebut banyak menuai pertanyaan dari warga.
Kegiatan dihadiri Perwakilan PT Pelindo Budi Setiadi, Asisten Pemerintahan Rusian Heri S. Sos, Kadis Perkim Provinsi Sumatera Utara Ida Mariana, Kadis Perkim Batu Bara Normah deli, Camat Sei Suka Adil, Kades Kuala Indah Mat Syah, anggota DPRD Batu Bara Tiurlan Napitupulu dan Warga yang disebutkan.
Pada pertemuan itu, Asisten Pemerintah Pemkab Batu Bara Rusian Heri S. Sos menyampaikan kepada warga Dusun III Desa Kuala Indah yang tanahnya terkena dampak dari berdirinya Pelabuhan akan mendapatkan harga yang sesuai dan pemerintah akan memastikan warga akan mendapatkan ganti untung
Perwakilan Pelindo Budi Setiadi mengatakan rencana PT Pelindo untuk merelokasi Dusun III Desa Kuala Indah dan pertemuan ini menurutnya bukan penetapan harga melainkan hanya untuk konsultasi.
" Kami tidak bisa menetapkan harga namun hari ini kita hanya sosialisasi saja dan apabila diterima maka kita masuk ke proses pendataan" katanya.
Perencanaan dan persiapan lanjutnya, sedang dilakukan dan ada beberapa kali dibuat pertemuan, pendataan konsultasi publik dan pelaksanaan.
" Ini sosialisasi tahap kedua, yang pertama telah dilakukan pada 5 November dan sosialisasi akan dilakukan oleh tim perencanaan dan tim persiapan, namun karena belum mendapatkan alas hak maka sampai sekarang ini masih tertunda" ujar Budi.
Camat Sei Suka Adil Hasibuan berharap ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan warga.
Terkait tanah yang akan direlokasi Pelindo, Kades Kuala Indah Mat Syah menegaskan tidak ada manipulasi namun semua harus melalui tahapan-tahapan.
Selain itu Mat Syah menegaskan akan pasang badan jika ada pihak-pihak yang akan mendzolimi masyarakat.
Pada sesi tanya jawab, Sukiran warga Dusun III pematang Tobat meminta ketegasan bagaimana sistem pembebasan lahan milik warga dan tatacara pengukuran dan mengharapkan kepada Pemerintah dan pihak Pelindo bisa lebih transfaran dalam Penetapan harga.
"Kami tidak ada menghalang pembangunan, kami ingin tau harga" tanya Sukiran
Warga yang sama bernama Sueb menuturkan semua warga tidak berkeinginan menjual tanah serta bangunan namun karena mendukung program pemerintah mau tak mau mereka harus merelakan tanah mereka.
Dia menambahkan, terkait fhoto copy surat tanah yang diminta pihak Pelindo, Warga sengaja tidak memberikan karena merasa trauma dengan yang dialami warga Desa Kuala Tanjung.
Pada kesempatan itu, Tiurlan Napitupulu mempertanyakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan pihak Pelindo.
" kami Masyarakat jangan dibodoh-bodohi dan kami tidak pula menghalangi program pemerintah pusat, jika memang mau lancar pembangunan ini maka lakukan tahapan-tahapan dan jangan kami ditinggalkan karena saya dengar ada isu tanah yang lebih berharga surat yang ditandatangani Camat ketimbang surat dari Desa.
Tiurlan juga mempertanyakan tim Apresial yang diturunkn apakah dari Provinsi atau Pusat.
" Selain masyarakat biasa saya juga anggota DPRD Batu Bara, saya pertanyakan Tim Apresial dari mana? Provinsi atau pusat? Karena kami tidak mau lagi terulang kasus jalan tol, akhirnya dilanjutkan keproses hukum, ini kan pendzoliman namanya" ucapnya.
Warga sama yang tidak menyebutkan namanya meminta kepada pihak Pelindo maupun pemerintah agar tidak meminta fhotocopy surat tanah karena warga khawatir surat yang dimaksud akan disalahgunakan.
"tolonglah jangan minta fhotocopy surat tanah kami, karena warga Dusun III khawatir surat yang diambil nantinya disalahgunakan " pintanya.
Masih diacara sosialisasi, Sanrianto meminta ketegasan dari Pelindo jika tidak sesuai harga apakah pihak Pelindo bisa menjamin tidak ada pemaksaan, seperti yang terjadi setelah tidak ada kesepakatan akhirnya lanjut kepengadilan.
" apakah Pelindo bisa menjamin tidak ada paksaan jika tidak ada kesepakatan harga" tegasnya.
Terkait rencana pengukuran tanah, Susi warga setempat meminta ketegasan pihak Pelindo agar memperkerjakan putra/i setempat karena menurutnya berdirinya Pelabuhan kurang bermanfaat bagi masyarakat.
" Kami masyarakat setempat akan memberi kesempatan kepada pihak Pelindo namun kalau sudah deal harga dan terjadi pembayaran kami meminta kepada Pelindo agar buat perjanjian supaya mempekerjakan anak-anak kami, karena selama ini bisa dikira berapa orang yang bekerja di Pelindo, banyak orang luar saja" tegasnya.
Terkait pembebasan lahan, warga minta pemerintah mengawal serta mengawasi harga yang akan ditetapkan karena menurutnya sudah banyak terjadi keresahan warga tentang pelepasan lahan dan ini tidak jamannya lagi ada persoalan dilapangan
Pertemuan itu masih dalam proses karena pertanyaan warga tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh pihak Pelindo dan membuat sebahagian warga merasa kecewa.
(muhammad amin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar