Kapolri Bentuk Tim, Selidiki Dugaan Korupsi ASABRI

JAKARTA, suarakpk.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD mengungkapkan indikasi korupsi di Asabri dengan total nilai kerugian hingga Rp 10 triliun. Selain itu, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.

Menanggapi ungkapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memulai langkah penyelidikan terhadap dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Kapolri Jenderal Idham Azis pun telah memerintahkan jajaran Bareskrim untuk membentuk tim gabungan guna menangani kasus ASABRI.

Dijelaskan Kapolri, tim gabungan tersebut terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya.
“Untuk melakukan langkah-langkah verifikasi dan penyelidikan,” ucap Kapolri di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (17/1).
Nantinya, sambung Idham, tim gabungan tersebut bakal dikomandoi langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo.
“Saya kan baru pulang nih dari Ambon. Nanti saya akan cek bagaimana perkembangannya ya,” tandas Idham.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah berkoordinasi dengan Panglima TNI terkait kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asabri (Persero). Dari koordinasi tersebut, Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengungkapkan diketahui bahwa kasus ini tidak melibatkan prajurit TNI.
Dikatakan Ghufron, bahwa Prajurit TNI dan anggota Polri hanya sebagai nasabah, bukan sebagai pengelola. Pengelolanya adalah pihak swasta atau pihak luar.
“Katanya panglima TNI, itu memang asuransi perumahan bagi anggota TNI dan Polri. TNI-Polri dalam hal ini, jika memang benar ada kejahatan, mereka sesungguhnya adalah korbannya,” tuturnya di sela acara pengukuhan guru besar hakim agung MA Hary Djatmiko di Universitas Jember, Jawa Timur, belum berapa lama ini, Rabu (15/1/2020).
Dia menambahkan, tujuan dari program dan pembentukan Asabri ini adalah untuk membantu para prajurit TNI mendapatkan rumah sejak tahun 80-an.

“Bahkan banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah. Kan itu sebenarnya asuransi untuk punya rumah ya," ucapnya.
Ghufron menilai, kerugian negara dari kasus asuransi Asabri lebih besar dari kasus asuransi Jiwasraya. KPK sendiri tidak akan mengambil alih penanganan kasus Jiwasraya.

“Kejaksaan Agung menangani Jiwasraya, kami sifatnya saling menghormati, apa yang sudah dilakukan secara profesional oleh pihak lain, kami hormati,” tutur mantan dekan Fakultas Hukum Unej ini.
Selain dengan Panglima TNI, lanjut Ghufron, KPK mengaku juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini, KPK sedang menunggu hasil audit BPK.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan BPK untuk menangani kasus Asabri," tambah Ghufron.
Menurut dia, hasil audit BPK akan menjadi modal dasar KPK untuk bergerak.

"Hari ini (Rabu) internal BPK sedang rapat koordinasi dan hasilnya akan disampaikan kepada kami. Mungkin nanti sore atau besok (Kamis)," pungkasnya. (Tim/red)