Ini Komentar Para Tokoh Terkait Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri

JAKARTA, suarakpk.com - Skandal perusahaan asuransi PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang saat ini sedang memanas hingga dikabarkan, muncul serangan kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Pasalnya diduga setelah bongkar kasus Korupsi Jiwasraya dan Asabri, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku mulai diserang. Pengakuan tersebut seperti Dia ungkapkan saat curhat ke Menkopulhukam, Mahfud MD.

Dituturkan Mahfud MD, bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantunya membongkar kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri.

Erick Thohir sempat meminta dukungannya ketika mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi di dua perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya dan Asabri.

Hal itu diceritakan Mahfud ketika berbicara mengenai sulitnya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah saat ini.

Menurut dia, praktik korupsi yang terjadi tidak terlepas dari masih buruknya sistem birokrasi.

Ketika sistem tersebut mulai dibenahi, tidak sedikit birokrat yang gerah karena sudah terlalu lama tersandera dengan praktik korupsi.

"Nah, sekarang ini kan Erick Thohir ini sebenarnya bagus kan. Dia sekarang sudah mulai diserang. Dia (disebut) ikut terlibat apa lah," kata Mahfud saat berkungjung ke Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (30/1/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menduga, mereka yang menyerang Erick adalah orang-orang yang khawatir jika praktik pelanggaran hukum yang mereka lakukan selama ini terbongkar.

Mahfud tak merinci serangan apa yang ditujukan kepada Erick.

"Dia minta, 'Pak Mahfud tolong bicara tentang Jiwasraya, Asabri'. Dia minta saya bicara biar lebih kuat," ujarnya.

Erick, kata Mahfud, juga memberikan data yang diperlukan. Dari data tersebut, Mahfud mengaku, menjelaskan persoalan apa saja yang terjadi termasuk bagaimana korupsi itu terjadi.

"Dari sudut itu, saya tahu juga bahwa Erick Thohir sungguh-sungguh dengan itu.

Tetapi, karena sudah banyak penyakit di bawah, diserang balik kan dari dalam, dari kelompok mereka yang akan terkena ini. Ini yang jadi persoalan," tandasnya. 

Sebelumnya, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (29/1/2020), Direktur Utama PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Letjen Purn TNI Sonny Widjaja menyatakan, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat berkomitmen untuk mengembalikan utang mereka kepada perusahaan senilai Rp 10,9 triliun.

Utang yang harus ditebus sebagai ganti rugi investasi saham tersebut dapat dikatakan cukup menarik, karena sebenarnya perusahaan tidak memiliki jaminan mendapatkan penggantian investasi yang rugi.

Sonny pun mengatakan, bahwa Benny dan Heru harus bertanggung jawab atas utang tersebut. Jika tidak, maka akan ada 'ancaman senjata' dari nasabah Asabri.

"Kami panggil mereka untuk tanggung jawab karena saya katakan, ini uangnya prajurit, uang Polri, jadi tijitibeh, mati siji mati kabeh," ujar Sonny.

Rinciannya, Benny Tjokro akan mengganti rugi sebesar Rp 5,1 triliun dan Heru Hidayat sebesar Rp 5,8 triliun.

Meskipun di awal Sonny ingin rapat tertutup, namun akhirnya dia bersedia agar rapat terbuka. Menurutnya, ancaman seperti itu bukan rahasia lagi.

"Itu bukan rahasia memang, itu yang kami jalani sehari-hari di lapangan," ujar Sonny.

Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku sudah mendengar adanya dugaan korupsi yang terjadi dalam PT Asabri (Persero). Karenanya, sebagai lembaga antirasuah, dirinya ingin memastikan terlebih dulu apakah memang ada kerugian negara terjadi di dalamnya lewat bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Harus dipahami posisi perhitungan kerugian negara itu kompetensi dan hak BPK. Kami sudah koordinasi dan kami sudah bersepakat kalau ada kerugian negara yang dihitung BPK, tentu kita akan tangani. Itu hasil terakhir pertemuan kami Rabu kemarin," kata Firli saat jumpa pers di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Karenanya, Firli meminta seluruh pihak untuk bersabar dan yakin dengan kerja yang saat ini dilakukan oleh lembaga antirasuah.

"Kami mendalami isu yang kita dalami bersama dalam isu persoalan Asabri. Jadi, saya sudah bertemu ketua BPK. Jadi yakinlah setiap ada dugaan korupsi tentu kita harus kerja sama," jelas Firli.

Sementara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menaruh perhatian khusus ke kasus Asabri. Prabowo melalui Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak dukung pengusutan kasus tersebut.

Namun dia mengingatkan, kasus Asabri ini harus dicermati, apakah masuk ke ranah pidana atau gagal bisnis. Jika terbukti ada korupsi, dia minta lembaga penegak hukum menindak tegas.

"Ya harus diungkap. Ini sebenarnya ada dua, ya, dimensi yang kalau dilihat. Pertama kami tidak tahu apakah ada korupsi atau kedua memang ada gagal investasi. Kalau gagal investasi, kan, ini bisnis dan kalau ada gagal bisnis, bukan kriminal. Cuma kalau korupsi, tentu harus ditindak secara hukum," kata Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Menurut dia, Prabowo meminta seluruh prajurit TNI-Polri tetap cool. Sebab, dia meyakini hingga kini dana Asabri tetap aman.

"Pak Prabowo sampaikan prajurit harus tetap cool. Tetap santai. Karena dana prajurit aman," ujar Dahnil.

Dia mengatakan, apabila adanya penyelewengan dari dana tersebut, Prabowo menegaskan kalau dana Asabri tak akan disita oleh negara seperti kasus First Travel.

"Enggak. Enggak. Dia harus kembali ke Asabri. Dan catatan paling penting buat pak Prabowo adalah dana prajurit itu tetap aman. Kalau ada yang bilang kerugian Asabri hampir 40 T, kan, ada tuh yang bilang tapi saya enggak tahu sumbernya dari mana, wong, total aset Asabri itu 39 T. Kok, kerugian 40 T," kata Dahnil. (red/Tim)