Jika memang benar kejadian tersebut seperti isu yang menyebar sebagai seorang perawat saya sangat menyayangkan dan mengecam keras hal tersebut, sebagai seorang wabup harusnya beliau paham aturan dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah menggunakan kekuasaannya secara arogan dan otoriter untuk menabrak aturan,kata rizki kepada awak media.Kamis (12/12/2019)
Lebih lanjut dia mengatakan, harusnya semua pasien false emergency diluar jam poliklinik, dan pasien emergency 24 jam masuk RS melalui IGD, pasien hanya bisa dirawat di ruangan perawatan apabila keadaan emergency sudah teratasi dan stabil sudah mendapatkan tindakan medis dan tindakan keperawatan gawat darurat. Jadi dari isu tersebut menurut saya dapat kita ambil beberapa poin.
1. Managemen pengelolaan komunikasi yang terlewati, mungkin wabup sudah menghubungi management RS namun informasi belum sampai dari management kepada dokter jaga dan staf managerial pada sift itu.
2. Pak wabup yang sesak tidak segera mendapatkan O2 itu disebabkan karena beliau tidak masuk melalui IGD dan langsung memasuki ruang perawatan tanpa prosedur.
3. Perawat libur dijadikan Kepala TIM (Mismanagement).
4. Therapy O2 adalah kewenangan medis (dokter) sedangkan dari hasil pemeriksaan medis belum di simpulkan karena beliau langsung keruangan tanpa menjalani prosedur.
Untuk itu management RS juga perlu di evaluasi perlu diperhatikan kembali SPO-SPO yang berhubungan dengan alur masuk pasien, komunikasi efektif, keselamatan pasien dan keselamatan kerja petugas apakah sudah berjalan dengan baik atau belum agar hal seperti ini tidak terulang lagi, mengingat penyelenggara fasilitas kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas kesehatan, melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Ucap aktivis social yang berprofesi sebagai perawat tersebut.
Lebih lanjut dia mengatakan, Seharusnya pak wabup jika tidak puas dengan pelayanan RS jangan melampiaskan kekesalannya kepada perawat apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan, mengingat buruknya pelayanan juga tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin di daerah tersebut. Kenapa seolah-olah setiap ada masalah di pelayanan kesehatan yang salah adalah perawat padahal kan banyak factor penyebabnya. Sepertinya kedepan perawat tidak cukup hanya dibekali ilmu tentang kesehatan tapi harus di tambah dengan ilmu kungfu. Ucapnya sambil tersenyum.
Sebagai seorang perawat saya mendesak PPNI khususnya PPNI Aceh Timur untuk melakukan langkah-langkah tegas terhadap kejadian tersebut, tidak perlu takut dengan tekanan penguasa jumlah perawat terdaftar sebagai anggota PPNI lebih dari 456 ribu data 2018 jumlah itu berpotensi terus bertambah setiap tahunnya kita adalah kekuatan yang besar jadi sudah sepantasnya kita bersikap tegas atas hal-hal yang menyangkut harkat dan martabat profesi. Tutup Aktivis yang juga merupakan perawat asal aceh timur tersebut.(Dd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar