BATU BARA, suarakpk.com - Penilaian Kecamatan terbaik tingkat Kabupaten oleh Kabag Pemerintahan Pemkab Batu Bara dilaksanakan diaula kantor camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Kamis 27/06/2019.
Acara dihadiri Camat Medang Deras diwakilkan Sekcam Abdul Salam SH, ketua TP PKK Medang Deras Azuirda Syahrizal, Lurah, Kades, BPD, LPM, SEKDES se-Kecamatan Medang Deras.
Pada penilaian Kecamatan terbaik itu dipimpin Kabag Pemerintahan Setdakab Batu Bara Rahman Hadi didampingi Kabag Hukum Ramadhan Sirait, Dinas Penduduk dan Cacatan Sipil Billy dan Hairul Sinaga, Dinas Ketahanan Pangan (Mariani), Dinas Kesehatan Azizah, Inspektorat Zainas.
Mewakili Camat Medang Deras Abdul Salam SH mengucapkan selamat datang Kepada team penilaian Kecamatan dari Kabupaten dan menyampaikan permohonan Maaf atas ketidakhadiran Camat Syahrizal SH karena yang bersangkutan sedang berada diluar kota dalam rangka Dinas.
Selain itu dalam sambutannya Abdul Salam menyampaikan penilaian Kecamatan terbaik pada hari ini dapat berjalan sesuai harapan, semoga nantinya dapat penilaian yang baik.
Bupati Batu Bara dalam sambutan tertulis nya yang dibacakan oleh Kabag Pemerintahan Setdakab Batu Bara Rahman Hadi bahwasanya Kecamatan yang dipimpin Camat dalam hal ini bertugas sebagai pelimpahan wewenang oleh Bupati dan kewenangan itu akan diserahkan kekabupaten, dimana, Bupati akan mengevaluasi kinerja Camat pada setiap tahunnya selain itu, Bupati juga mengharapkan kepada Camat supaya acara yang dilaksanakan berjalan dengan sebaik Baiknya.
Pelaksanaan Penilaian Kecamatan terbaik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Tahun 2014 Pemerintahan Daerah disertai Kepmendagri No.72 tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2018 tentang Kecamatan.
Sementara itu, Yandi Siswandi Kasi Tata Pemerintahan membacakan exspose menerangkan Kecamatan Medang Deras dengan luas 6.547 Ha yang terdiri dari 18 Desa dan 3 Kelurahan, Berpendudukan 53.264 jiwa(Mei-19), umumnya memeluk agama islam 84,31 %.
Untuk meningkatkan PAD perlu melakukan langkah upaya dalan pembuatan jadwal monitoring PBB ke Desa-Desa, adapun masalah atau kendala yang dihadapi dilapangan diantaranya kurangnya kesadaran wajib pajak(WP) untuk membayar PBB, Sulitnya mengutip PBB dikarenakan si pemilik objek pajak tidak bertempat tinggal di desa terkait.(Muhammad amin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar