Berhasil Jalankan Program Pembayaran PBB 1 Hari Lunas, Slamet Raharjo Siap Kembali Pimpin Desa Harjadawa,

KEBUMEN, suarakpk.com – Kabar gembira dilontarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, pasalnya, Pemkab Kebumen menerapkan Program pembayaran PBB 1 hari lunas. Sebenarnya penerapan program pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB lunas dalam 1 hari sudah berjalan cukup lama, hal tersebut bertujuan agar bisa tertib pada setiap tahunya dan tidak ada lagi penunggakan PBB oleh desa di Kab.Kebumen.

Dikabarkan, penelusuran suarakpk di Kec.Klirong, Kabupaten Kebumen atas pelaksanaan program pembayaran PBB 1 hari lunas ternyata belum serta merta bisa berjalan sesuai harapan karena berbagai faktor di lapangan salah satunya adalah faktor ekonomi warga masyarakat dan pemilik lahan ada yang di luar desa tersebut.

Sementara, di tempat berbeda, saat suarakpk ke salah satu Desa Harjadawa, Kec.Kuwarasan, Kab.Kebumen, terlihat sedang berlangsung uji coba atau lounching pembayaran PBB 1 hari lunas, tampak warga masyarakat berduyun duyun memadati ruang pertemuan balai Desa, Nampak atusiasme warga desa yang mengantri membayar PBB tersebut.

Kepala Desa Harjadawa, Slamet Raharjo saat ditemui suarakpk beberapa waktu lalu, Senin (29/4) mengungkapkan bahwa ada salah satu desa di Kec.Kuwarasan yang sudah lebih awal melakukan program pembayaran PBB 1 hari lunas dan berjalan lancar yaitu Desa Kuwaru Kec.Kuwarasan.

Dikatakan Slamet Raharjo bahwa di Desanya baru uji coba pembayaran PBB 1 hari lunas.

“Ternyata program pembayaran PBB 1 hari lunas mendapat respon posotif dari warga masyarakat Harjadawa. Mulai pukul 08.30 Wib warga masyarakat sudah berduyun duyun antri membayar PBB di ruang pertemuan, kebetulan dengan selesainya musim panen atas permintaan warga masyarakat.” Tutur Slamet beberapa waktu yang lalu, Senin (29/4).

Slamet Raharjo berharap dengan dengan adanya lounching pembayaran PBB 1 hari lunas dapat berjalan lancar dan dapat menjadikan contoh bagi desa lainya khususnya di Kec.Kuwarasan.

Kepala Desa Harjadawa mengaku bahwa untuk pembayaran PBB di Desa Harjadawa selama masa kepemimpinanya tidak pernah nunggak dan dibayarkan sebelum jatuh tempo.

Selain itu, Slamet juga menjelaskan, terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD) juga tidak ada masalah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Slamet mengaku berterimakasih kepada warga desa atas kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara dalam pembayaran PBB secara rutin sebelum jatuh tempo, sehingga Desanya sering mendapatkan Piagam penghargaan pelunasan PBB, diantaranya Piagam Penghargaan tertanggal 07 April 2016, tertanggal 01 juni 2017, dan untuk tahun 2018 belum turun, selain Piagam Patuh pembayaran PBB, Desanya juga telah mendapatkan sertifikat bebas menggunakan sarana sanitasi/bebas BAB dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dan beberapa piala penghargaan dari ibu ibu PKK dalam lomba baik kecamatan dan kabupaten.

“kami bersyukur, telah berhasil membangun ruang pertemuan dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar 7,5 meter dengan menelan biaya kurang lebih 160 juta, pembiayaan yang diambilkan dari Anggaran Dana Desa (ADD) di tahun 2016 yang lalu, dengan lantai keramik termasuk ruang kerja kades.” ujarnya.

Namun saat Slamet ditanya apakah masih ingin mencalonkan diri pada pilkades 2019, dirinya mengakku siap kembali memimpin Desa Harjadawa.

“ya bila masyarakat menghendaki saya kembali menjalankan tugas sebagai kades, saya siap saja menjalankan amanah warga, dan bila nantinya terpilih kembali, tentu saya akan melanutkan pekerjaan saya yang belum selesai.” pungkasnya. (Wasino/red).