Ada Apa, Kades Dan Perangkat Desa Se Kabupaten Kebumen Ancam Boikot Bayar PBB?

KEBUMEN, suarakpk.com - Ratusan Perangkat Desa se Kabupaten Kebumen yang tergabung PPDI yang dipimpin oleh Suhardi dan Kepala Desa yang tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dipimpin oleh Widodo Sunu Nugroho, kemarin jumat (30/11) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kebumen, mereka menuntut kenaikan penghasilan tetap atau siltap setara UMK Kab.Kebumen.

Pengunjuk rasa datang ke DPRD Kebumen dengan konvoi menggunakan sepeda dan mobil, secara serentak dari berbagai penjuru, tidak ketinggalan jajaran kepolisian polres kebumen dan satpol pp juga disiagakan untuk mengamankan jalanya unjuk rasa tersebut. Penyampaian orasipun dilakukan secara bergantian dari perwakilan dengan diiringi tepuk tangan dan teriakan dari pengunjuk rasa, semakin lama jumlah pengunjuk rasa semakin bertambah banyak.

Pengunjuk rasa merasa kecewa, pasalnya, tidak ada satupun anggota dewan yang nenemui pengunjuk rasa yang sedang menyampaikan orasi tuntutan kenaikan siltap perangkat dan kepala desa. Mereka hanya ditemui oleh staf sekretariat dewan, dikatakan oleh staf sekwan, bahwa anggota DPRD Kebumen sedang studi banding ke jakarta dan mengarahkan pengunjuk rasa menuju ke kantor sekda.

Pantauan di lapangan, Ketua PPDI Suhardi membacakan pernyataan sikap, yang kemudian pernyataan sikap tersebut diserahkan kepada staf sekretaris dewan untuk di sampaikan kepada pimpinan dewan.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut juga diselingi adanya pembakaran kerangka dan salah satu perangkat meralakan seragamnya dibakar, hal tersebut dijadikan simbol atas matinya hati nurani bupati dan DPRD kebumen.

Merasa tidak ada Dewan yang menemui, para pengunjuk rasa, berjalan kaki menuju Kantor Sekda Kebumen.

“Pemkab Kebumen enggan melakukan penambahan Anggaran Dana Desa atau ADD yang menentukan kenaikan penghasilan tetap atau siltap perangkat desa.” tutur Suhardi.

Setelah sampai di gedung sekda Kebumen, kembali para pengunjuk rasa juga tidak ada yang menemui sebab Bupati dan wakil bupati sedang tidak ada di kantor, hal tersebut memicu rasa emosional pada pengunjuk rasa. Hingga akhirnya, para pengunjuk rasa merasa kesal dan emosi, mereka merobohkan pagar Kantor Bupati.

Melihat bringasnya pengunjuk rasa yang meringsek, akhirnya, perwakilan Setda Pemkab Kebumen menerima perwakilan pengunjuk rasa, perwakilan diajak pertemuan di gedung F komplek setda Pemkab kebumen, melihat adanya pertemuan tertutup perwakilan, para pengunjuk rasa kembali memaksa masuk ke Gedung F yang menjadi tempat pertemuan perwakilan perangkat dengan Pemkab Kebumen. Perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh plt Asisten I, Moh.Amirrudin, Asisten II setda, Tri Haryono dan Kepala Satpol PP, Agung Pambudi di ruang rapat gedung F.

Suhardi juga mengecam perilaku DPRD kebumen yang menjanjikan mengawal aspirasi perangkat desa namun nyatanya tidak ada realisasinya.

Sementara, Ketua APDESI Kebumen, Widodo Sunu Nugroho, menegaskan kedatangan perangkat desa dalam jumlah yang lebih banyak menjadi bukti bahwa aspirasi yang sebelumnya dibawa ke DPRD akhirnya disampaikan dalam pertemuan bersama para Assisten Setda Pemkab Kebumen.

“aspirasi perangkat desa ini harus menjadi perhatian khusus pemkab kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat.” pinta Widodo.

Usai menyampaikan tuntutannya, para perangkat desa dan kepala desa se Kab.Kebumen juga mengancam akan memboikot pembayaran pajak bumi dan bangunan/pbb pada tahun depan.

Ancaman ini dilakukan menyusul tuntutan mereka yang ingin mendapat penghasilan tetap/siltap setara upah minimum kabupaten kebumen.

“tuntutan siltap sesuai UMK merupakan harga mati, kami berjanji akan terus memperjuangkan sampai berhasil. Aspirasi soal siltap ini merupakan aksi jangka panjang.” pungkasnya. (119/red).