KENDAL, suarakpk.com - Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kendal (19/7) beberapa waktu lalu di Ruang Paripurna DPRD Kendal telah terbentuk pengurus baru dengan musyawarah mufakat secara aklamasi Chumaidi, SH terpilih kembali memimpin PPDI Kendal untuk masa bhakti 2018-2023 .
Jabatan kedua periode yang diemban Chumaidi nampaknya akan semakin banyak tantangan dalam memajukan organisasi para perangkat desa ke depan. Meski ke depan mempunyai makna trategis bagi pengurus maupun bagi semua anggota PPDI. Sebab dalam perkembangan perpolitikan akan deras dilaluinya yaitu baik Pileg, Pilpres dan Pilkada Kendal ke depan yang tidak begitu lama lagi sehingga PPDI dipastikan menjadi rebutan para calon-calon pemimpin tersebut.
Namun menurut Chumaidi di sela Muskab mengatakan bahwa dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang -orang yang berjasa dalam memajukan organisasi PPDI Kendal selama ini. Dan penghargaan ini sangat layak untuk diberikan kepada mereka yang memberikan kontribusi kebesaran PPDI diantaranya adalah, H. Prapto Utono ketua dewan termasuk para pimpinan dan anggota DPRD Kendal, Dandim, Kapolres, Wahyu Hidayat (mantan kabag hukum)., Subaedi (kepala dispermasdes) PWI Kendal, Direktur Radio Suara Kendal, suarakpk, H.Murdoko, SH. Drs.H. Fadholi (DPR RI) dan Dr. Hj. Widya Kandi Susanti,MM (Mantan Bupati Kendal) serta dr. Mirna Anisa, MSi (Bupati Kendal).
Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono dalam sambutan pembukaan MUSKAB PPDI mengatakan, bahwa PPDI telah banyak memberi manfaat bagi masyarakat kendal. Sesuai Undang -Undang Desa nomor 6 tahun 2014 perangkat desa mempunyai hak secara konstitusi untuk membentuk keputusan dalam membangun desa.
"Sebab pembangunan nasional dimulai dari desa." tuturnya.
Dikatakannya lagi bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten sudah memasukin tahun ke empat yaitu yang perlu digarap adalah pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan penurunan pengangguran, namun hingga detik ini belum signifikan dalam upaya itu. Contoh Kawasan Industri KIK yang diharapkan sampai sekarang progresnya tidak jelas dalam upaya menampung tenaga kerja lokal.
"KIK sudah lama berdiri namun sampai detik ini baru ada 4 pabrik yang sudah dibangun dari 43 pabrik yang seharusnya sudah berdiri padahal rakyat kendal hingga kini yang nganggur udah mencapai 23.000 pengangguran," ungkapnya prihatin.
Sementara Wakil Bupati Kendal Masyrur Maskur mengatakan, PPDI merupakan ujung tombak pembangunan nasional dan merupakan organisasi strategis dalam menggerakkan potensi pembangunan di desa sehingga pembangunan di desa selakin bisa dirasakan kesejahteraannya oleh masyarakat secara umum.
Namun, MUSKAB PPDI yang sangat dibanggakan tersebut masih saja dikotori oleh para oknum pejabat yang disinyalir menurut Ketua pantia, Mukhlisin masih ada praktek - praktek gaya orde baru yang sengaja menginterpensi kepada beberapa perangkat desa agar tidak menghadiri MUSKAB PPDI.
"ada oknum camat yang melarang perangkat desa untuk hadir dalam arena MUSCAB," kata Mukhlisin usai pembukaan MUSKAB. (002/red).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar