NIAS UTARA, suarakpk.com - Puluhan pers dan lsm mendatangi kantor DPRD kabupaten nias utara terkait kinerja kadis PUPR dari awal thn 2016 hingga 1218 Lotu. Senin, (12/2/2018).
Para aktivis tersebut datang untuk menyampaikan aspirasi terkait keresahan masyarakat menyangkut proyek pembangunan fisik yang dikelola oleh Dinas Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nias Utara yang terindikasi sarat Korupsi.
Agus hulu, menyampaikan bahwa Kedatangan kami disini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat soal kebobrokan kinerja Kadis PUPR Nias Utara, Yulius Zai kepada lembaga DPRD” ungkap perwakilan aktivis Agus Hulu usai diterima Ketua DPRD bersama Ketua Komisi C Noferman Zega.
Dijelaskan Agus, selama hampir satu tahun Yulius Zai defenitif sebagai Kadis PUPR kabupaten Nias Utara, beberapa ditemukan berbagai persoalan dan kejanggalan dalam pembangunan fisik tahun 2016 -2017 lalu, sehingga memicu keresahan masyarakat atas kinerja kadis pupr yulius zai.
“Kurang setahun jadi kadis, terlihat jelas kebobrokannya dimana hampir keseluruhan pembangunan fisik khususnya yang dikelola PUPR amburadul, tidak berkualitas dan sarat korupsi” tudingnya.
Dicontohkan oleh Agus, bahwa pembangunan tribun Nias Utara yang menelan anggaran Rp4 miliar tahun 2017, hingga kini masih belum rampung dan diduga mark up anggaran. Kemudian Kantor BKD Nias Utara senilai Rp2 miliar belum finishing dan diperkirakan baru mencapai 60 persen. Selain itu pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati senilai Rp2miliar belum juga rampung, dan kini hanya terlihat tiang dan atap yang berdiri.
“beberapa jumlah paket proyek di Nias Utara ini belum rampung dan masih dikerjakan rekanan sementara batas waktu pelaksanaan sudah selesai per 31 Desember 2017 lalu” ucap Agus.
Di hadapan peserta audiensi, Ketua DPRD Nias Utara Fo’anoita Zai berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi aktivis anti korupsi tersebut karena menurutnya kinerja kadis PU yulius zai sangat meresahkan masyarakat.
Foanoita Zai juga mendorong Komisi C DPRD untuk membahas beberapa temuan tersebut untuk dijadikan bahan dengar pendapat dengan dinas PUPR Nias Utara.
“Keresahan masyarakat sangat perlu ditindaklanjuti dan aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan pers dan l, kita dorong komisi C DPRD untuk membahas lebih lanjut sebagai bahan dengar pendapat dalam waktu dekat mendatang'' tutur ketua dprd.
Di akhir pendapatnya, Foanoita meminta para peserta audiensi untuk segera menyampaikan bukti-bukti temuan di lapangan secara mendetail guna pembahasan pada saat dengar pendapat. bahan dan bukti-bukti temuan di lapangan secara mendetail agar secepat mungkin di serahkan ke komisi C sebagai bahan laporan ke penegak hukum, tegas foanoita zai. (nosan/Z).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar