KENDAL, suarakpk.com - Unjuk rasa dengan aksi damai menolak Full Day School (FDS) di alun- alun Kendal yang diikuti ribuan massa terdiri dari tokoh ulama, tokoh msyarakat dan siswa siswi sekolah madrasah terjadi pada Selasa (29/08).
Ketua ulama, Mumtasikin dalam menyampaikan orasinya menyatakan bahwa pemerintah agar segera menurunkan Perpres penolakan FDS. Tokoh ini juga meminta kepada Bupati Kendal dan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal atau mengusulkan kepada pemerintah pusat,untuk penolakan FDS karena kebijakan Kemendikbud belum bisa diterima masyarakat. Satlah satu perggunjuk rasa yang engan disebut namanya mengatakan penolakan ini karena mengancam keberadaan Madrasah Diniah khususnya di Kendal.
"Pada dasarnya kita sangat keberatan, karena kebijakan itu merugikan pihak kami yang memiliki dan mengelola Madrasah Diniyah dan juga Taman Pendidikan Quran (TPQ). Sedangkan waktu pembelajarannya sekitar pukul 15.00 WIB," tuturnya kepada suarakpk .
"Oleh sebab itu, kebijakan itu juga belum bisa kami terima sebab memberatkan siswa. Jadi kebijakan ini sangat mengancam eksistensi keberadaan Madrasah Diniyah yang ada di Kendal khususnya," sambungnya.
Aksi yang dilakukan serentak dengan Semarang ini dengan harapan, "Aspirasi penolakan Full Day School bisa didengarkan dan ditanggapi. Kalau memang aspirasi kita tidak didengar, kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Kita lihat tanggapan dan langkah-langkah dari Bupati dan DPRD Kendal terhadap aksi ini." tegasnya setelah aksi ini selesai.
Sedangkan Ketua DPRD, H. Prapto Utomo ketika dikonfirmasi berkata, "Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh massa yang melakukan aksi damai ini." (Beki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar